in-article

news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

INFOGRAFIS: Sejumlah Kasus Etik Pimpinan KPK 2019-2024

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah pihak yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan), Minggu (1/10/2023) kemarin.Berdasarkan informasi yang didapatkan Inilah.com, rumah tersebut disinyalir milik Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan."Ditemukan dan diamankan bukti diantaranya uang dalam jumlah ratusan juta rupiah dalam bentuk mata uang rupiah maupun asing, bukti elektronik dan dokumen lainnya," kata Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keteranganya Senin (2/10/2023)Lanjut Ali, barang bukti ditemukan di rumah Muhammad Hatta dilakukan penyitaan. "Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," kata Ali.Satu pekan ini, KPK tercatat telah menggeledah tiga lokasi. Selain rumah milik Muhammad Hatta, komisi antirasuah juga telah menggeledah rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kompleks Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2023).Adapun sejumlah barang diamankan diantaranya, uang puluhan miliar dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Bahkan, 12 pucuk senjata api turut diamankan yang diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditelisik.Kemudian, Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023). Ditemukan sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana .Berdasarkan Sumber inilah.com dapatkan Mentan Syahrul Limpo dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia sempat dimintai keterangan oleh tim penyelidik anti rasuah pada Senin (19/6/2023) di gedung lama atau Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan."Benar (SYL sudah tersangka)," ujar sumber dikutip Jumat (29/9/2023).Namun ketika dikonfirmasi, Ali selaku Jubir KPK bidang Penindakan ini mengatakan KPK bakal mengumumkan identitas tersangka setelah seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan.

Kasus Dugaan Korupsi Kementan

Geledah Rumah Direktur Kementan,  KPK Sita Uang Ratusan Juta

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Istri Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan (HH), Ida Nursida. Hal ini guna melengkapi berkas perkara suaminya tersangka penerima suap penanganan perkara kasasi KSP Intidana."Hari ini (2/10) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi,Ida Nursida (Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Dosen UIN Banten)," kata Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keterangannya, Senin (2/10/2023).Seharusnya, Ida diperiksa pada Senin, (25/9/2023). Namun ia tak hadir pada pemeriksaan pekan lalu itu.Sebelumnya, Ida Nursida bersama sang anak, Zahra Adiba penuhi panggilan KPK, Kamis (24/8/2023). Klaim KPK, kedua tidak bersedia memberikan keterangan kepada tim penyidik. Sedangkan kuasa hukum Hasbi, Maqdir Ismail membantah hal itu.Pada kasus ini, Sekretaris MA Nonaktif, Hasbi Hasan dijebloskan di Rutan KPK pada, Rabu (12/7/2023). Sedangkan, Eks Komisaris Wika Beton, Dadan Tri Yudianto lebih dulu di bui pada Selasa (6/6/2023).Dalam konstruksi perkara, awalnya Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka meminta Dadan untuk mengurus putusan kasasi Ketua KSP Intidana Budiman Gandi dalam perkara pemalsuan dokumen dinyatakan bersalah.Sebagai fee, Heryanto menyerah uang kepada Dadan sebesar Rp 11,2 miliar . Sebagian uang itu diserahkan kepada Hasbi Hasan pada Hasbi sebesar Rp 3 Miliar. Sesuai pesanan, putusan kasasi Budiman Gandi dengan pidana lima tahun penjara.Dadan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.Hasbi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Dengan demikian, dalam kasus suap pengurusan perkara di MA ini, KPK telah menetapkan 17 orang tersangka, termasuk Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh.

Istri Sekretaris MA Nonaktif Kembali Jalani Pemeriksaan Intensif KPK

Mantan juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku belum mendapatkan surat resmi panggilan pemeriksaan dari tim penyidik komisi antirasuah. Mantan aktivis ICW itu, sedianya akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan)."Meskipun sampai hari ini belum ada surat panggilan yang kami terima, tapi kami akan mendatangi KPK," kata Febri melalui keterangannya, Senin (2/10/2023).Febri mengaku mengetahui adanya pemanggilan tersebut dari rekan-rekan media melalui WhatsApp. Febri dipanggil bersama satu mantan pegawai KPK lainnya, yakni Rasamala Aritonang."Setelah lama tidak berkunjung ke KPK, hari ini saya dan Rasamala tiba-tiba menerima pesan WhatsApp dari teman-teman wartawan terkait informasi pemanggilan oleh KPK dalam penyidikan Kementan RI," kata Febri.Dalam kesempatan tersebut, Febri juga akan meminta keterangan KPK perihal ke mana surat pemanggilan untuk dirinya dikirim dan status pengacara yang dilabelkan pada dirinya dalam keterangan pemeriksaan saksi.&nbsp;"Sekaligus untuk klarifikasi terkait pemanggilan tersebut, salah satunya terkait kemana surat dikirim dan posisi sebagai pengacara yang ditulis di informasi WA tersebut," kata FebriDiketahui, KPK memanggil tiga orang saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) pada hari ini. Mereka adalah Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Fariz selaku pengacara.

Febri Diansyah Ngaku Belum Dapat Surat Panggilan dari KPK 

Boleh jadi, belum banyak orang yang tahu bahwa kenaikan harga beras tidak serta-merta berdampak pada kesejahteraan petani. Sebab, petani lebih banyak terkait dengan harga gabah ketimbang harga beras.Untuk saat ini, tercatat baru kali ini harga gabah bertengger atau menembus angka Rp6.800-Rp7.000 per kg.Harga gabah yang tinggi ini, tentu saja mengagetkan banyak pihak. Diskusi mengemuka mempertanyakan apakah naiknya harga gabah yang cukup tinggi ini dipacu oleh kenaikan harga beras yang naik secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir?"Inilah yang menarik untuk dicermati lebih dalam. Sebab, berdasarkan pengalaman, kalau harga beras naik, biasanya harga gabah tidak serta-merta ikut terdongkrak dengan angka yang cukup signifikan," kata &nbsp;Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, seperti mengutip antara, Minggu (1/10/2023).Sebetulnya, sudah sejak lama harga beras merangkak naik. Pemerintah pun telah berusaha untuk menurunkannya. Namun, harga beras di pasar belum beranjak turun.Malah dalam beberapa hari terakhir, kenaikannya terkesan semakin signifikan dan susah untuk dikendalikan. Menariknya lagi, harga gabah pun terlihat ikut naik, sehingga hal ini menjadi bahan diskusi yang banyak dibahas di kalangan masyarakat. Istilah Gabah dan BerasDalam Agribisnis Pergabahan dan Agribisnis Perberasan, gabah dan beras memiliki karakter masing-masing yang cenderung berbeda.Gabah sering dianggap sebagai komoditas milik petani, sedangkan beras adalah milik pedagang. Dari sinilah kemudian muncul istilah Petani Gabah dan Pedagang Beras. Jarang terdengar sebutan Petani Beras dan Pedagang Gabah. Kedua istilah ini menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut.Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini jarang ada petani yang memiliki lumbung padi dalam kehidupan sehari-harinya."Budaya Leuit sudah tidak lagi menjadi tradisi petani di negeri ini. Kebiasaan menyimpan gabah untuk digunakan di musim paceklik, semakin sulit ditemukan," ucapnya.Gaya hidup petani telah banyak mengalami perubahan. Setiap panen, petani cenderung akan menjual semua hasil panenannya.Bila kenyataannya seperti itu, apakah petani bakal memperoleh harga gabah yang wajar saat panen berlangsung? Mengingat Pemerintah telah mematoknya lewat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras.Kemudian, apakah HPP akan selalu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan situasi yang tercipta di lapangan? Merujuk pada kondisi yang terjadi sekarang, dimana harga gabah menembus angka Rp7000 menjadi bukti, HPP yang ada sudah waktunya dikaji ulang.Apapun alasan dan pertimbangannya, naiknya harga gabah ke angka yang cukup signifikan, tentu harus dicermati secara seksama. Hal ini agar momentum ini tidak sekadar berlalu tanpa ada upaya peningkatan kesejahteraan bagi petani.Sebagian orang meyakini, naiknya harga gabah, bukan hanya dampak karena harga beras naik. Bahkan juga diyakini, tidak ada yang merekayasa kenaikan harga gabah hingga mencapai angka setinggi itu. Bahkan siapa tahu, naiknya harga gabah memang bersifat alamiah. Perhitungan MatangAdapun penetapan HPP Gabah dan Beras sendiri, pasti telah melalui perhitungan yang matang. Pemerintah, tentu telah menyerap aspirasi hingga keinginan dan harapan berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pergabahan dan dunia perberasan, termasuk harapan bahwa penetapan HPP Gabah dilandasi oleh semangat keberpihakan kepada petani secara totalitas, mengingat gabah adalah kepunyaan petani."Naiknya harga gabah hingga menembus kisaran Rp6.800-Rp7.000 per kilogram, jelas hal ini merupakan berkah tersendiri bagi kehidupan petani," tegasnya.Angka ini betul-betul jauh di atas angka HPP Gabah. Petani cenderung diuntungkan dengan kondisi harga gabah saat ini. Harapannya tentu agar mereka dapat hidup sejahtera, dengan naiknya harga gabah ini.Atas gambaran seperti ini, tentu petani akan kecewa jika ada pihak-pihak tertentu yang berkeinginan untuk menurunkan kembali harga gabah ke angka yang terjadi sebelum kenaikan sekarang ini, sebagai dalih upaya menurunkan harga beras.Sebab, harga gabah dan beras tidak berkorelasi secara langsung. Petani sendiri pun sejatinya mendukung bila ada upaya menurunkan harga beras ke tingkat yang wajar, namun bukan dengan cara menekan harga gabah ke angka yang rendah dan merugikan petani."Mengapa? Sebab, sekarang ini, petani pun tercatat sebagai net consumer. Memudarnya budaya lumbung, membuat petani tercatat sebagai konsumen yang harus membeli beras untuk kebutuhan konsumsi sehari-harinya," papar Entang.Sehingga upaya menaikkan harga gabah dan menurunkan harga beras, sebenarnya telah mengumandang sejak 40 tahun lalu.&nbsp;Regulasi Harga GabahSayang, suara itu seperti yang nyaris tak terdengar. Kalau pun terdengar, bisa saja masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Jargon semacam ini, pasti akan disambut oleh sorak-sorai di kalangan petani karena harga gabahnya akan dibeli dengan harga yang cukup tinggi dan masyarakat pun akan menanggapinya dengan suka ria, karena harga beras yang terjangkau.Lalu, bagaimana dengan nasib para pedagang? Inilah yang perlu menjadi kajian dan riset. Perhitungan yang lebih terukur penting untuk dilakukan.Pemerintah harus didukung untuk dapat melahirkan regulasi harga gabah dan beras, yang menguntungkan petani sekaligus juga tidak merugikan masyarakat. Bahkan pada kondisi ideal, pemerintah juga harus didukung agar dapat memposisikan pedagang sehingga memperoleh keuntungan yang wajar.Gerak harga gabah dan harga beras yang naik secara bersamaan, tentu saja menjadi fenomena menarik dalam mencermati dinamika pergabahan dan perberasan di negeri ini."Ini penting disampaikan, karena selama ini, jika harga beras membumbung tinggi, maka dengan cepat dapat diturunkan dan tidak diikuti dengan naiknya harga gabah sangat tinggi. Selain itu, Pemerintah juga tidak pernah kesusahan menurunkan harga beras," katanya.Naiknya harga beras saat ini, tampaknya membawa babak baru dalam pengendalian harga beras itu sendiri. Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah seperti dengan operasi pasar atau pun membanjiri pasar dengan beras, terekam belum mampu menurunkan kembali harga beras ke tingkat yang wajar. Dengan begitu, penting dicarikan solusi terkait ada apa sebetulnya dengan dunia perberasan di Indonesia saat ini.Selama ini, harga gabah selalu dianggap berhubungan langsung dengan harga beras atau sebaliknya.Pemikiran naiknya harga gabah akan memberi keuntungan ekonomi bagi petani dan turunnya harga beras, tidak akan memberatkan masyarakat, tampaknya perlu didukung dengan kajian dan analisis yang terukur, holistik, sistemik, dan komprehensif."Termasuk dalam menetapkan harga gabah dan harga beras yang ideal agar mendatangkan kesejahteraan bagi semua."

Berapa Idealnya Harga Gabah Secara Nasional?

Entah karena sudah sesuai yang dijadwalkan atau karena besok akan diresmikan Presiden Jokowi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).Izin operasi tersebut dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Cepat Indonesia-China (KCIC). Tanpa tercantum tanggal pengesahan dari Kepmenhub tersebut.Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan dengan keluarnya izin operasi tersebut, KCJB telah memenuhi aspek kelaikan operasional kereta cepat."Alhamdulillah, seluruh komponen pengujian dan sertifikasi telah dilaksanakan sehingga surat izin operasi ini dapat diterbitkan dan operasi komersial KCJB dapat segera dilakukan," ucap Menhub melalui keterangan resminya di Jakarta, Minggu (1/10/2023).Menhub menjelaskan operasional KCJB akan dilakukan secara bertahap untuk terus dilakukan evaluasi sampai dengan skenario ultimate hingga 68 perjalanan per hari.Selain itu, untuk mempermudah penumpang untuk mencapai Kota Bandung, telah disiapkan juga KA feeder dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung."Operasional secara bertahap ini dilakukan untuk memberi ruang kepada operator agar dapat menyesuaikan diri dan memaksimalkan pelayanan," ujarnya.Lebih lanjut, kata Menhub, akan diterapkan tarif promo pada awal operasional KCJB untuk menarik minat masyarakat.Ia pun mengharapkan setelah dikeluarkannya izin operasi tersebut, pihak KCIC selaku operator dapat menyiapkan operasi komersial yang akan segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Semoga KCJB dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa," ucap Menhub.Sebelumnya, Menhub juga telah menyampaikan bahwa KJCB kini memiliki identitas jenama atau merek, yaitu Whoosh setelah melalui sayembara yang dilakukan oleh tim penilai.Adapun filosofi Whoosh berasal dari suara lesatan kereta cepat yang awam diucapkan, baik oleh masyarakat Indonesia maupun internasional. Nama tersebut dinilai juga sesuai dengan penggambaran kereta cepat yang saat ini menjadi yang tercepat di Asia Tenggara.Selain itu, Whoosh juga merupakan singkatan dari "Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal" yang menjadi identitas kereta cepat.KCJB merupakan layanan KA cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang akan beroperasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam.KCJB memiliki jalur sepanjang 142,3 km dengan 13 terowongan dan akan melayani empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.Untuk meningkatkan konektivitas, KCJB juga akan terkoneksi dengan LRT Jabodebek, KA feeder, Commuter Line Bandung Raya, bus rapid transit, shuttle, dan taksi.&nbsp;

 Sangat Mepet, Menhub Keluarkan Surat Izin Operasi Kereta Cepat Whoosh

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Al Anwar dan Ma'hadu 'Ulum Asy-Syar'Iyyah di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (1/10/2023). Kedatangan tersebut merupakan kali kedua setelah 2013 lalu, dan Anies mendapat sambutan hangat dari para putra Mbah Maimun, yakni KH Najih Maimun, KH Idror Maimun, dan KH Abdur Rouf Maimun.“Kami kembali ke Sarang ini untuk silaturahmi dengan KH Muhammad Najih Maimun, KH Idror Maimun, KH Abdur Rouf Maimun dan para ulama lainnya. Kami bersyukur bisa berjumpa dengan keluarga dan bertemu dengan para santri di sini,” ujar AniesAnies juga menjelaskan kedatangan untuk memohon doa restu, wejangan serta nasihat dari para alim ulama. Apalagi kini dirinya tengah mendapat amanah besar sebagai bacapres dari Partai NasDem, PKS, dan PKB.“Kami datang untuk mohon doa, nasihat untuk amanah besar yang sedang kami emban. Insya Allah ini jadi bekal untuk perjalanan kami ke depan,” tutur Anies.Selain itu, para kiai di Pesantren Al Anwar juga menitipkan pesan khusus untuk Anies agar senantiasa ingat keoada Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW.“Kami dipesankan untuk selalu dekat pada Allah SWT, jangan lewatkan zikirnya, jangan lewatkan istighfarnya, jangan lewatkan selawatnya, itu yang dipesankan oleh beliau,” ungkap Anies.Selain mendapatkan wejangan, Anies juga diberikan sebuah tongkat komando oleh Gus Najih. Tongkat tersebut merupakan tongkat yang kerap dibawa Kiai Najih.Mantan Gubernur DKI itu juga berkesempatan untuk memasuki kamar ulama besar Indonesia KH Maimun Zubair. Kesempatan tersebut tak dilewatkan Anies untuk berdoa kepada Allah SWT.“Tadi diberikan juga tongkat dari Kiai Najih Maimun. Beliau dapat tongkatnya saat ziarah di Sunan Gunung Jati, tongkat itu selalu dibawa oleh beliau saat bepergian dan kini diserahkan ke kami. Tentu ini jadi amanah bagi kami dan akan dijaga baik-baik,” ujar Anies.

Kunjungi Kiai Najih Maimun di Rembang, Anies Diberi Tongkat Komando

inilah REVIEW

Singgasana PSI dan Kaesang: Juragan Pisang untuk “Republik Pisang”

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengunjungi Desa Tanjung Banon yang terletak di bagian selatan Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (29/9/2023) untuk memberikan kepastian terkait pergeseran pembangunan perumahan warga terdampak proyek Rempang Eco City.“Arahan Presiden yang pertama tentu untuk kepentingan rakyat dan adil bagi rakyat. Dan kedua agar masyarakat di sini nanti juga memperoleh sertifikat hak milik, terutama di daerah sini yang saat ini tinggal di sini juga nanti akan diberikan haknya,” kata Menko Airlangga melalui keterangan resmi Kantornya di Jakarta, Sabtu (30/9/2023).Menko Airlangga juga menyampaikan harapan agar pembangunan perumahan serta infrastruktur termasuk air dan listrik dapat segera dilakukan. Pembangunan tersebut juga akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terkait mata pencaharian sehari-hari bagi masyarakat yang terutama menjadi nelayan dan petani ladang.“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan jaminan, bahwa Pemerintah akan menjamin apa yang kemarin sudah dijanjikan, akan direalisasikan,” ujar Menko Airlangga yang bertanggungjawab terhadap realisasi Proyek Strategis Nasional atau PSN ini.Sebentar Lagi Lengser Sementara seorang warga Sembulang Cate saat ditemui inilah.com menyangsikan janji pemerintah akan memperhatikan warga kampung tua. Apalagi mereka mau berakhir masa jabatannya, sehingga tidak ada jaminan. Janji sekarang akan tetap direalisasikan meski sudah ganti pemerintahan yang baru."Pak Rudi Kepala BP Batam, bentar lagi habis masa jabatannya. Bagaimana nasib kami, siapa yang memperjuangkan nanti. Menteri-menteri yang datang ke sini, sebentar lagi juga turun. Nah, siapa yang bantu kami nagih janji rumah, tanah dan dana kompensasi dijanjikan sekarang," jelasnya, yang enggan disebut namanya ini.Nelayan ini pun mengungkapkan dilemanya yang dihadapi warga kampung tua. Kepada para tetua kampungnya, sebagian warga sudah tidak sejalan karena menyatakan persetujuannya saat Menteri Bahlil berkunjung. Sedangkan kepada para pejabat pemerintah, mereka akan segera berakhir masa pemerintahannya."Kami binggung tak ada yang dipercaya untuk memperjuangkan nasib kami kelak bila pemerintahan telah berganti," jelasnya.Adapun Menko Airlangga menuturkan lebih lanjut, jika kunjungannya ke Kampung Tanjung Banon juga untuk melihat secara langsung, kesiapan dan daya dukung perluasan wilayah lokasi yang diusulkan bagi masyarakat yang terdampak dalam pengembangan Kawasan Rempang Eco City. Tujuannya untuk dikembangkan dengan infrastruktur yang lebih baik.Ia menjelaskan melalui beberapa rapat yang telah dilakukan, pemerintah berencana akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk semakin memperkuat jaminan yang dijanjikan pemerintah.“Saya mendengar bahwa seluruh masyarakat bertanya kepastian. Dan saya jamin, kami sudah rapat dan sudah melapor ke Presiden. Kami akan siapkan Perpres, disiapkan Peraturan Presiden, sehingga ini akan aman dan berkelanjutan,” jelasnya.Dalam kunjungannya, Menko Airlangga bertemu masyarakat beserta tokoh adat dan tokoh agama di Masjid Al Ikhsan Tanjung Banon. Dalam dialog tersebut, tokoh masyarakat Tanjung Banon Gerisman Ahmad berharap pembangunan di Pulau Rempang dilanjutkan dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat melayu.“Tentang ada pembangunan di Pulau Rempang, pada intinya seluruh kami sangat mendukung dengan pembangunan di Pulau Rempang, apakah itu dilakukan oleh Pemerintah, BUMN maupun swasta. Apalagi sudah menjadi Proyek Strategis Nasional. Di sisi lain juga, saya berharap ke Menteri sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, marwah kami orang melayu juga diperhatikan,” ujar Gerisman Ahmad.

INFOGRAFIS: Sejumlah Kasus Etik Pimpinan KPK 2019-2024

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

Geledah Rumah Direktur Kementan, KPK Sita Uang Ratusan Juta

Jangan Biarkan Anak Jadi Korban, Ini Kata Kak Seto Soal Bullying di Sekolah

LSI Denny JA: Prabowo Masih Unggul dari Ganjar dan Anies

Safari Politik di Jateng, Cak Imin Kunjungi Ponpes Girikesumo Demak

PPP Sebut Mahfud MD dan Khofifah Punya 'Darah Hijau' Partai

35 Kata-kata Ucapan Hari Batik Nasional 2023 yang Bikin Makin Bangga dengan Batik

Berapa Idealnya Harga Gabah Secara Nasional?

Sangat Mepet, Menhub Keluarkan Surat Izin Operasi Kereta Cepat Whoosh

Kunjungi Kiai Najih Maimun di Rembang, Anies Diberi Tongkat Komando

Singgasana PSI dan Kaesang: Juragan Pisang untuk “Republik Pisang”

Di Ujung Pemerintahan, Warga Ragukan Janji Kompensasi Proyek Rempang Eco City?

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA