in-article

news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/20230910_Infografis_Kronologi_Cak_Imin_55_e239da28e2.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Infografis kronologi munculnya nama Cak Imin di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). (Desain: Inilah.com/Febri)</figcaption></figure>

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Pernyataan pers Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada 31 Agustus 2023, membuat geger jagat politik Tanah Air. Tak hanya masyarakat biasa, elite politik negeri ini juga banyak dibuat terkejut.Maklum, dalam pernyataan pers tersebut, Demokrat mengungkapkan telah terjadi sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya bagi partai besutan Presiden ke-6 RI itu, Susilo Bambang Yudhoyono.Demokrat memandang telah terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan, yaitu dengan dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.Permasalahan besarnya bagi Demokrat, yakni sang ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersingkir dari kursi kandidat bacawapres untuk mendampingi Anies. Padahal, menurut versi Demokrat --yang ikut mengusung Anies sebagai bacapres bersama Partai NasDem dan PKS-- dipilihnya Cak Imin sebagai bacawapres tidak disampaikan secara langsung oleh Anies ke pimpinan tertinggi Partai Demokrat. Lebih dari itu, Demokrat mengklaim kursi bacawapres sudah dijanjikan milik AHY.Dari situ, muncul kegaduhan politik, termasuk di malam tanggal 31 Agustus itu, para kader Demokrat di sejumlah daerah langsung mencopoti spanduk hingga poster yang bergambar Anies. Buntut dari dideklarasikannya Cak Imin sebagai pasangan Anies itu, membuat Demokrat juga hengkang dari KPP.Belakangan, Demokrat menjajaki sejumlah opsi. Pilihannya ada beberapa. Apakah bergabung ke poros koalisi yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bacapres atau bergabung ke PDIP yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo. Ada lagi opsi untuk membentuk poros koalisi baru. Pilihan terakhir tampaknya sulit lantaran harus mengajak partai politik lain, sementara semua parpol yang memiliki kursi di parlemen sudah memiliki koalisi. &nbsp;Namun, apapun bisa saja terjadi, dinamika politik.Komunikasi politik pun sudah mulai dibangun. Bahkan PDIP sudah menjembatani untuk terjadinya pertemuan antara SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jauh sebelum terjadinya gegeran politik tanggal 31 Agustus lalu, AHY juga sudah masuk dalam radar bakal cawapres pendamping Ganjar.Terbaru, AHY kembali menegaskan bahwa partainya telah membuka lembaran baru atau move on dari dinamika politik yang terjadi belakangan ini. "Kita menyongsong peluang-peluang dan juga penuh harapan," ujar AHY saat memberikan sambutan pada acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-22 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).<h2>Tentukan Pilihan</h2>Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut semua opsi tentunya dibahas. Baik itu opsi untuk bergabung pada dua koalisi yang telah ada, koalisi yang mengusung Prabowo maupun opsi koalisi yang mengusung Ganjar. Termasuk juga opsi poros koalisi baru.Kata Kamhar kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023), tentunya semua opsi tersebut dihitung dengan cermat dan seksama, hingga saatnya ketika Majelis Tinggi Partai (MTP) memutuskan.Minggu ini, tutur Kamhar, melalui rapat pleno dan commanders call yang telah dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi kader yang menjadi bahan pertimbangan MTP pada saat membahas dan memutuskan arah koalisi Partai Demokrat ke depan. “Jadi kita tunggu saja hasil keputusan MTP.”Peneliti senior Trust Indonesia, Ahmad Fadhli mencermati Partai Demokrat saat ini memiliki sejumlah opsi untuk bermanuver dalam konstelasi Pilpres 2024 setelah berpolemik dengan bacapres Anies Baswedan. Pertama, mengambil langkah strategis dengan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang digawangi oleh Gerindra. Secara politik, langkah ini akan semakin menguatkan koalisi besar KIM dan mengulangi sejarah koalisi di tahun 2019 lalu.“Langkah ini paling rasional bagi Demokrat, karena rasanya tidak mungkin mereka akan ditolak oleh Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Bagi Demokrat dan Koalisi Indonesia Maju, agenda koalisi ini akan menguntungkan kedua belah pihak,” kata dia dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023).Opsi kedua, Demokrat bisa membangun langkah taktis membentuk koalisi baru dengan menggandeng PKS dan PPP. Langkah ini sangat menguntungkan Demokrat karena berpeluang mendorong AHY menjadi cawapres.“Opsi kedua ini cukup rasional bagi Demokrat yang memang sangat menginginkan AHY maju dalam Pilpres. AHY potensial menjadi capres atau cawapres asalkan bisa membuat negosiasi dengan PKS dan PPP. Bersama Sandiaga, AHY tentu akan menjadi kunci terbentuknya koalisi ini,” jelas dia.Ketiga, langkah yang paling utopis, yakni kembali bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Meski terasa berat, ungkap Fadli, langkah ini boleh jadi akan dilakukan Demokrat jika tidak ada koalisi politik lainnya yang mau menerima mereka.“Opsi ini memang paling konyol. Tetapi opsi ini potensial terjadi kalau tidak ada koalisi politik lain yang mau menerima Demokrat,” kata Fadli.Selanjutnya, langkah keempat yang disebut sebagai langkah pragmatis. Dalam konteks ini, menurut Fadli, Demokrat bisa saja akan berkoalisi dengan PDIP yang notabene sudah menjadi rival politik hampir 20 tahun. Akan tetapi, jika sampai terjadi, opsi ini hanya akan menjadikan Demokrat sebagai anggota biasa yang kurang memiliki posisi tawar.“Kalaupun bergabung dengan PDIP, Demokrat tentu hanya menjadi anggota koalisi biasa yang tidak punya posisi tawar dan hanya jadi partisipan biasa. Tetapi memang hanya itu yang bisa dilakukan jika bergabung dengan koalisi yang dikomandoi PDIP tersebut,” ujarnya.Terakhir, langkah yang paling apatis diambil Demokrat dengan tidak mengusung pasangan capres-cawapres manapun. Langkah ini bisa saja menjadi langkah terakhir yang diambil Demokrat bila komunikasi dengan semua partai politik dan koalisi menemui jalan buntu.Menurut Fadli, langkah apatis ini akan merugikan Demokrat karena mengubur harapan dan ekspektasi politik kader untuk berpartisipasi dalam Pilpres 2024.“Trust Indonesia tidak berharap Demokrat akan mengambil langkah terakhir (apatis) ini. Sebab, ini sangat merugikan posisi politik dan mengubur harapan publik serta para kader,” tuturnya.Dalam pandangan Fadhli, serendah-rendahnya partisipasi politik dalam pilpres adalah bergabung dengan koalisi. “Sebab, di ujung jalan sana, ada harapan bahwa visi-misi politik Demokrat dalam pemerintahan akan diakomodir oleh capres-cawapres dan koalisi jika memenangkan pemilu.” &nbsp;

Setelah Geger 31 Agustus, ke Mana Demokrat Melangkah?

Koalisi Indonesia Maju (KIM) --koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024-- resmi kehilangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini setelah <a href="https://www.inilah.com/tag/cak-imin-efek">Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin</a>, 'dipinang' untuk mendampingi Anies Baswedan, yang merupakan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Deklarasi Anies-Muhaimin juga telah digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 2 September 2023.Padahal, enam hari sebelumnya, koalisi pendukung Prabowo, termasuk PKB, sepakat mengganti koalisi mereka dari yang sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM)."Kita sepakat, koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo saat sambutan dalam acara HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.Dengan hengkangnya PKB, KIM kini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun, terbaru, koalisi ini ketambahan kekuatan Partai Gelora.Prabowo angkat bicara usai ditinggal oleh PKB. Menurut dia, perpisahan akan selalu ada dalam setiap pertemuan."Demokrasi adalah suatu proses diskusi, bertemu kadang-kadang berpisah ya, santai saja," ujar Prabowo usai dideklarasikan oleh Partai Gelora, Sabtu, 2 September 2023.Prabowo mengatakan, dukungan dari Gelora usai PKB pergi, bukanlah sebagai pelipur lara. Menteri Pertahanan itu menyebut, tidak ada pelipur lara dalam setiap demokrasi. Yang terpenting, kata Prabowo, mereka (partai-partai) tetap berbuat yang terbaik untuk rakyat."Kita berbuat yang baik untuk rakyat, rakyat yang menilai, rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan. Dan rakyat tidak bodoh, rakyat tidak bisa dibohongi, semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran," ujar Prabowo.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg"><figcaption>Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai deklarasi capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 September 2023. [foto: Antara]</figcaption></figure><h2 style="text-align:center;">* * * * *</h2>Pasca PKB hengkang dari KIM dan bergabung dengan KPP, beragam analisi pengamat bermunculan. Misalnya saja soal bagaimana Prabowo yang dinilai bakal kehilangan potensi suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, hingga prediksi pertarungan politik di Jawa Timur bakal semakin sengit.Prabowo pun harus mempertajam strateginya dalam menghadapi Pilpres 2024. Terlebih dia sudah ditinggal oleh PKB. Hilangnya PKB tak bisa dipungkiri bisa berpengaruh terhadap perolehan suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah."Cabutnya PKB dan Cak Imin dari gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki efek yang berpotensi merugikan Prabowo Subianto. Karena bisa kehilangan kesempatan untuk meningkatkan suara di basis-basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Ikhwanul Ma'arif kepada wartawan, Selasa, 5 September 2023.Pasca PKB menarik diri dan memilih maju bersama Anies Baswedan bisa membuat pertarungan politik di Jawa Timur kian sengit. "Artinya saat ini Prabowo butuh sosok dan mesin politik yang secara institusi mampu mengimbangi potensi suara Ganjar yang diusung PDIP sekaligus Anies yang diusung NasDem berpasangan dengan Cak Imin dari PKB," jelasnya.Oleh karena itu, Ikhwanul menyarankan agar Prabowo mengambil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mendampinginya dalam pertarungan pilpres 2024 mendatang. Sebab potensi suara Partai Golkar di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Jawa Barat masih cukup besar.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg"><figcaption>Bendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpasang di pinggir sebuah jalan raya. [foto: dok.PKB]</figcaption></figure>Berbagai lembaga survei juga menempatkan Partai Golkar sebagai satu dari tiga partai dengan elektabilitas yang cukup tinggi di bawah PDIP dan PKB."Tentu saja tingginya potensi pemilih Partai Golkar di Jawa baik Timur dan Tengah, serta ditambah Jabar, saya kira mampu menyaingi basis massa PDIP dan PKB. Bahkan menurut kami, berdasarkan hasil proyeksi politik kami, pertarungan sesungguhnya antara tiga pasangan capres-cawapres tersebut berada di Jawa Timur," jelas Ikhwanul.Ia menambahkan, keuntungan lainnya yang akan dimiliki oleh Prabowo yakni Partai Golkar punya mesin politik yang solid dan menyebar secara rata. Jangkauannya pun berbagai segmentasi pemilih, termasuk kalangan pemilih Islam tradisional, pemilih muda dan pemilih luar Jawa."Jaringan politik yang kokoh dan merata yang dimiliki oleh Partai Golkar dan Airlangga sebagai seorang tokoh politik menjadi poin penting bagi Prabowo untuk tetap kompetitif khususnya di daerah-daerah basis pemilih besar. Dengan kekuatan mesin politik tersebut akan mempengaruhi pertarungan merebut suara di setiap daerah-daerah tersebut nantinya," ujarnya.<h2 style="text-align:center;">* * * * * *</h2>Hanya beberapa hari setelah hengkangnya PKB, Prabowo bertemu dengan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, di kediaman pribadinya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peneliti Saiful Mujani Research &amp; Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai bahwa Prabowo bermaksud ingin menambal suara Nahdlatul Ulama (NU) akibat hengkangnya PKB dari koalisi."Yang paling utama saya lihat adalah Prabowo yang baru saja kehilangan PKB. Hengkangnya PKB membuat Prabowo kehilangan potensi menambah suara di basis-basis NU," kata Saidiman di Jakarta, Kamis, 7 September 2023."Saya menduga pertemuan Yenny-Prabowo tersebut salah satunya bisa dibaca sebagai upaya Prabowo menambal lobang suara yang ditinggalkan PKB," imbuhnya.Apakah suara NU Yenny lebih kuat dibanding Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Saidiman tidak yakin. Menurutnya, Cak Imin lebih kuat dari Yenny karena punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah."Menurut survei, Muhaimin masih lebih populer dibanding Yenny. Apalagi Muhaimin punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah," ujarnya.Lebih lanjut, Saidiman juga tidak yakin soal peluang Yenny bakal dijadikan cawapres Prabowo. Sebab, akan ada resistensi dari Golkar dan PAN yang membawa nama cawapres untuk Prabowo."Saya duga peluang Yenny jadi Cawapres Prabowo tidak begitu besar. Karena Prabowo membutuhkan tambahan partai di luar Gerindra untuk dapat tiket jadi Capres," tuturnya."Jika Prabowo mengusung Yenny, saya menduga akan ada resistensi dari kawan koalisinya, Golkar dan PAN, yang juga membawa nama bacawapres," kata Saidiman.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg"><figcaption>Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 September 2023. [foto: Inilah.com]</figcaption></figure>Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik M Riza Widiyarsa. Ia menilai Prabowo berusaha menarik suara suara Nahdliyin dengan merangkul Yenny Wahid."Gerindra panik ketika PKB hengkang karena potensi mendulang suara Nahdliyin di Jateng dan Jatim menjadi sulit. Menurut berbagai survei, dalam pilpres 2024 akan ada lebih dari 38 juta warga NU yang punya hak pilih," ujar Riza dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 September 2023.Ia juga mengatakan, pertemuan ini seperti cara bagi Gerindra untuk bisa tetap mendapatkan dukungan dari NU pada pemilu 2024 nanti, ditambah lagi Yenny Wahid mengatakan jika banyak Kyai NU yang mendukung Prabowo."Jadi memang menjadi agak terlihat bahwa ini seperti upaya Prabowo untuk menggaet suara NU pasca ditinggal PKB," tambahnya.Namun menurut Riza, Yenny terlihat belum menentukan sikap karena Ganjar Pranowo sebagai calon presiden juga sempat menemui dirinya dan sang ibu Sinta Nuriyah WahidRiza menilai, terdapat perbedaan dalam pertemuan antara putri Gus Dur ini dengan Prabowo maupun Ganjar."Perlu digarisbawahi adalah respon Yenny yang bisa dibaca tidak sama ketika bertemu oleh Ganjar dan Prabowo. Kepada Ganjar, Yenny siap untuk diajak muter Jateng dan Jatim. Sedangkan ketika bertemu PS (Prabowo Subianto), sepertinya pembahasannya normatif saja," ucapnya. &nbsp;

INILAH REVIEW

Menyimak Strategi Politik Prabowo Usai Hengkangnya Cak Imin dari KIM

Hari masih pagi, duet AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) sudah jadi sasaran tembak KPK. Ketika sudah siang atau hampir menang, bisa jadi kembali diserang. Pasangan ini benar-benar belum aman.Lahirnya duet bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disingkat AMIN pada akhir pekan lalu, memang mengejutkan publik.Tapi, lebih mengejutkan lagi, ketika KPK memeriksa Muhaimin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans pada 2012. Kala Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Manekertrans).Mengejutkan karena, deklarasi pasangan AMIN yang berlangsung di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (2/9/2023). Empat hari berselang, tepatnya Rabu (5/9/2023), Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi kasus 'usang' itu.Namun, Cak Imin minta penjadwalan ulang karena pada hari itu harus memenuhi undangan acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional JQH NU di Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel).Keesokan Kamis (7/9/2023), Ketum PKB itu, mengenakan baju putih, terlihat di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Langkah kakinya terasa ringan memasuki gedung yang dinilai angker bagi koruptor itu.Usai diperiksa selama 5 jam, dia lebih banyak tertawa. Tergambar jelas adanya kelegaaan dari raut wajahnya. &nbsp;"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemnakertrans tahun 2012," kata Cak Imin.Dari rangkaian kejadian yang bukan karena kebetulan itu, tudingan KPK berpolitik, begitu derasnya. Apalagi, KPK era Firli Bahuri ini, cukup sering diterpa masalah. Khususnya menyangkut integritas pimpinan KPK.Dalam perbincangan dengan Inilah,com, beberapa waktu lalu, eks Komisioner KPK, Saut Situmorang tegas-tegas menyebut KPK di bawah nahkoda Firli Bahuri, kinerjanya sangat kental politik."KPK saat ini yang dipimpin Firli sangat berbeda dengan era sebelumnya. Rekam jejaknya sangat sulit menafikan adanya kekuatan besar yang mengendalikan KPK," kata Saut.Ingat kasus Formula E yang beredar jauh sebelum Anies Baswedan masuk bursa capres, cukup menyita perhatian publik. Kala itu, Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia pun menyambangi gedung KPK untuk diperiksa pada 7 september 2022.Dalam perjalannya, kasus ini, melahirkan kegaduhan yang luar biasa. Lantaran Firli ingin memaksakan kehendak dengan menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Sayangnya gayung tak bersambut. Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro melawan.Singkat cerita, Firli pun mencopot Brigjen Endar dan mengembalikannya ke Mabes Polri. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menugaskannya ke KPK. &nbsp;Artinya, pengalaman mau dipolitisasi KPK, bukan hanya mengarah ke Cak Imin saja. Anies Baswedan pun jadi sasaran."Misalnya, perkara formula E (Anies Baswedan) juga dibegitukan kemarin. Yang sampai 19 kali gelar perkara. Itu sudah jelas sebenarnya kalau KPK itu di-remote dari luar. Kita juga sudah tahu siapa yang ngeremote (KPK)," papar Saut.Menariknya, kata Saut, tiba-tiba muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan perpanjangan masa tugas Firli cs. Dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Tentu saja, kejadian ini bukan kebetulan. "Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dari empat tahun menjadi lima tahun, tentu tidak datang begitu saja. Sudah jelas ada politik sistem di dalam itu," paparnya.Padahal, kata Saut, dari sisi kinerja, KPK era Firli, tidak bagus-bagus amat. Bahkan banyak yang integritas yang mendera pimpinannya. Sebut saja, Lili Pintauli Siregar, wakil Ketua KPK yang mundur pada 11 Juli 2022. Karena Lili terbukti menerima gratifikasi berupa tiket dan akomodasi MotoGP Mandalika senilai hanya Rp90 juta dari Pertamina.Belum lagi kasus bocornya dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyeret Firli. Namun, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyelamatkan Firli dengan dalih tak terbukti."Dewas sendiri kondisi sekarang, kamu tahu. Gimana Firli sudah perlakukan (Dewas KPK) begitu. Kasus ESDM kurang jelas gimana," kata Saut.Duet AMIN Target Operasi PenguasaDosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari berpandangan sama. Bahwa, pemeriksaan Cak Imin oleh KPK pasca deklarasi AMIN, jelas-jelas produk dari sebuah kepentingan politik.Saat ini, kesan KPK menjadi alat gebuk penguasa, sulit dibantah. Intinya, pasangan AMIN sudah menjadi target operasi untuk digagalkan."Karena,sebelum deklarasi tidak terlihat tanda-tanda dari KPK untuk menindaklanjuti kasus yang sudah berumur 12 tahun. KPK harus jelaskan, setelah deklarasi, tiba-tiba perkara itu ditindak lanjuti," kata Feri.Cara-cara ini, menurutnya, tidak hanya menciderai demokrasi. Namun juga melanggar prinsip-prinsip pembentukan KPK serta nilai etik dalam pemberantasan korupsi."Ingat, KPK harus bekerja sesuai proses hukum, bukan politik. Semangat KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang independen dalam rumpun eksekutif. Namun dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak dapat dipengaruhi kekuasaan manapun," paparnya.Sementara, Yudhi Purnomo, mantan penyidik KPK, mempertanyakan pola kinerja KPK era Firli. Pemeriksaan Cak Imin, seharusnya juga mempertimbangkan persepsi publik. Apalagi, banyak masalah menyangkut integritas pimpinan KPK saat ini.Termasuk dua kasus besar yang menyeret Ketua KPK, Firli Bahuri, yakni penangangan dugaan korupsi Formula E serta bocornya hasil penyelidikan dugaan korupsi Kementerian ESDM."Memang tidak ada yang salah dengan penyidikan KPK itu, namun momentumnya layak dipertanyakan. Kenapa baru sekarang? Beberapa pihak khawatir ada yang menunggangi KPK. Terlebih bila berkaca kepada pimpinan KPK saat ini, yang integritas banyak masalah," kata Yudhi.Dalam konteks ini, Yudhi mengatakan bukan dalam rangka membela Cak Imin. Yang baru saja menerima pinangan Surya Paloh, menjadi cawapresnya Anies Baswedan."Saya menilai, potensi pesanan dari tangan penguasa dalam perkara dugaan korupsi di Kemenaker ini, cukup besar," ungkapnya.Sebagai mantan penyidik KPK, Yudhi mengatakan, pemanggilan menteri atau bekas menteri oleh KPK, adalah hal yang lumrah. Ada kapasitas menteri terkait tupoksinya yang dibutuhkan keterangannya oleh penyidik, baik formil maupun materiil.KPK Bantah BerpolitikAtas tudingan KPK berpolitik, Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri buru-buru membantah. Dikatakan, pemeriksaan Cak Imin murni penegakan hukum. "Sebagai pemahaman saja, dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya," kata Ali.Kata Ali, pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan proteksi TKI di Kemenakertrans pada 2012, merupakan rangkaian dari penyidikan KPK yang telah dilakukan sebelumnya."Kami memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi. Yang tentu sudah pasti ada dasar hukum pemanggilannya yaitu karena kami sedang selesaikan proses penyidikan 3 orang tersangka yang telah dimulai sejak Juli 2023, atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI yang artinya sudah sangat jelas itu jauh dari urusan pencapresan," kata dia.Walaupun kejadian perkaranya pada 2012, kata Ali, namun KPK menerima laporan dari masyarakat. Selanjutnya, naik ke tingkat penyelidikan kasus pada 2022. "Sehingga inipun jelas sama sekali tidak ada urusan dengan proses politik saat ini," tuturnya.&nbsp;&nbsp;

  Duet AMIN Belum Aman dari Manuver Politik Kuningan

Boleh jadi, belum banyak orang yang tahu bahwa kenaikan harga beras tidak serta-merta berdampak pada kesejahteraan petani. Sebab, petani lebih banyak terkait dengan harga gabah ketimbang harga beras.Untuk saat ini, tercatat baru kali ini harga gabah bertengger atau menembus angka Rp6.800-Rp7.000 per kg.Harga gabah yang tinggi ini, tentu saja mengagetkan banyak pihak. Diskusi mengemuka mempertanyakan apakah naiknya harga gabah yang cukup tinggi ini dipacu oleh kenaikan harga beras yang naik secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir?"Inilah yang menarik untuk dicermati lebih dalam. Sebab, berdasarkan pengalaman, kalau harga beras naik, biasanya harga gabah tidak serta-merta ikut terdongkrak dengan angka yang cukup signifikan," kata &nbsp;Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, seperti mengutip antara, Minggu (1/10/2023).Sebetulnya, sudah sejak lama harga beras merangkak naik. Pemerintah pun telah berusaha untuk menurunkannya. Namun, harga beras di pasar belum beranjak turun.Malah dalam beberapa hari terakhir, kenaikannya terkesan semakin signifikan dan susah untuk dikendalikan. Menariknya lagi, harga gabah pun terlihat ikut naik, sehingga hal ini menjadi bahan diskusi yang banyak dibahas di kalangan masyarakat. Istilah Gabah dan BerasDalam Agribisnis Pergabahan dan Agribisnis Perberasan, gabah dan beras memiliki karakter masing-masing yang cenderung berbeda.Gabah sering dianggap sebagai komoditas milik petani, sedangkan beras adalah milik pedagang. Dari sinilah kemudian muncul istilah Petani Gabah dan Pedagang Beras. Jarang terdengar sebutan Petani Beras dan Pedagang Gabah. Kedua istilah ini menjadi penting untuk dibahas lebih lanjut.Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini jarang ada petani yang memiliki lumbung padi dalam kehidupan sehari-harinya."Budaya Leuit sudah tidak lagi menjadi tradisi petani di negeri ini. Kebiasaan menyimpan gabah untuk digunakan di musim paceklik, semakin sulit ditemukan," ucapnya.Gaya hidup petani telah banyak mengalami perubahan. Setiap panen, petani cenderung akan menjual semua hasil panenannya.Bila kenyataannya seperti itu, apakah petani bakal memperoleh harga gabah yang wajar saat panen berlangsung? Mengingat Pemerintah telah mematoknya lewat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras.Kemudian, apakah HPP akan selalu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan situasi yang tercipta di lapangan? Merujuk pada kondisi yang terjadi sekarang, dimana harga gabah menembus angka Rp7000 menjadi bukti, HPP yang ada sudah waktunya dikaji ulang.Apapun alasan dan pertimbangannya, naiknya harga gabah ke angka yang cukup signifikan, tentu harus dicermati secara seksama. Hal ini agar momentum ini tidak sekadar berlalu tanpa ada upaya peningkatan kesejahteraan bagi petani.Sebagian orang meyakini, naiknya harga gabah, bukan hanya dampak karena harga beras naik. Bahkan juga diyakini, tidak ada yang merekayasa kenaikan harga gabah hingga mencapai angka setinggi itu. Bahkan siapa tahu, naiknya harga gabah memang bersifat alamiah. Perhitungan MatangAdapun penetapan HPP Gabah dan Beras sendiri, pasti telah melalui perhitungan yang matang. Pemerintah, tentu telah menyerap aspirasi hingga keinginan dan harapan berbagai pihak yang terlibat dalam dunia pergabahan dan dunia perberasan, termasuk harapan bahwa penetapan HPP Gabah dilandasi oleh semangat keberpihakan kepada petani secara totalitas, mengingat gabah adalah kepunyaan petani."Naiknya harga gabah hingga menembus kisaran Rp6.800-Rp7.000 per kilogram, jelas hal ini merupakan berkah tersendiri bagi kehidupan petani," tegasnya.Angka ini betul-betul jauh di atas angka HPP Gabah. Petani cenderung diuntungkan dengan kondisi harga gabah saat ini. Harapannya tentu agar mereka dapat hidup sejahtera, dengan naiknya harga gabah ini.Atas gambaran seperti ini, tentu petani akan kecewa jika ada pihak-pihak tertentu yang berkeinginan untuk menurunkan kembali harga gabah ke angka yang terjadi sebelum kenaikan sekarang ini, sebagai dalih upaya menurunkan harga beras.Sebab, harga gabah dan beras tidak berkorelasi secara langsung. Petani sendiri pun sejatinya mendukung bila ada upaya menurunkan harga beras ke tingkat yang wajar, namun bukan dengan cara menekan harga gabah ke angka yang rendah dan merugikan petani."Mengapa? Sebab, sekarang ini, petani pun tercatat sebagai net consumer. Memudarnya budaya lumbung, membuat petani tercatat sebagai konsumen yang harus membeli beras untuk kebutuhan konsumsi sehari-harinya," papar Entang.Sehingga upaya menaikkan harga gabah dan menurunkan harga beras, sebenarnya telah mengumandang sejak 40 tahun lalu.&nbsp;Regulasi Harga GabahSayang, suara itu seperti yang nyaris tak terdengar. Kalau pun terdengar, bisa saja masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Jargon semacam ini, pasti akan disambut oleh sorak-sorai di kalangan petani karena harga gabahnya akan dibeli dengan harga yang cukup tinggi dan masyarakat pun akan menanggapinya dengan suka ria, karena harga beras yang terjangkau.Lalu, bagaimana dengan nasib para pedagang? Inilah yang perlu menjadi kajian dan riset. Perhitungan yang lebih terukur penting untuk dilakukan.Pemerintah harus didukung untuk dapat melahirkan regulasi harga gabah dan beras, yang menguntungkan petani sekaligus juga tidak merugikan masyarakat. Bahkan pada kondisi ideal, pemerintah juga harus didukung agar dapat memposisikan pedagang sehingga memperoleh keuntungan yang wajar.Gerak harga gabah dan harga beras yang naik secara bersamaan, tentu saja menjadi fenomena menarik dalam mencermati dinamika pergabahan dan perberasan di negeri ini."Ini penting disampaikan, karena selama ini, jika harga beras membumbung tinggi, maka dengan cepat dapat diturunkan dan tidak diikuti dengan naiknya harga gabah sangat tinggi. Selain itu, Pemerintah juga tidak pernah kesusahan menurunkan harga beras," katanya.Naiknya harga beras saat ini, tampaknya membawa babak baru dalam pengendalian harga beras itu sendiri. Berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah seperti dengan operasi pasar atau pun membanjiri pasar dengan beras, terekam belum mampu menurunkan kembali harga beras ke tingkat yang wajar. Dengan begitu, penting dicarikan solusi terkait ada apa sebetulnya dengan dunia perberasan di Indonesia saat ini.Selama ini, harga gabah selalu dianggap berhubungan langsung dengan harga beras atau sebaliknya.Pemikiran naiknya harga gabah akan memberi keuntungan ekonomi bagi petani dan turunnya harga beras, tidak akan memberatkan masyarakat, tampaknya perlu didukung dengan kajian dan analisis yang terukur, holistik, sistemik, dan komprehensif."Termasuk dalam menetapkan harga gabah dan harga beras yang ideal agar mendatangkan kesejahteraan bagi semua."

Berapa Idealnya Harga Gabah Secara Nasional?

Entah karena sudah sesuai yang dijadwalkan atau karena besok akan diresmikan Presiden Jokowi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).Izin operasi tersebut dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 114 Tahun 2023 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Cepat Indonesia-China (KCIC). Tanpa tercantum tanggal pengesahan dari Kepmenhub tersebut.Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan dengan keluarnya izin operasi tersebut, KCJB telah memenuhi aspek kelaikan operasional kereta cepat."Alhamdulillah, seluruh komponen pengujian dan sertifikasi telah dilaksanakan sehingga surat izin operasi ini dapat diterbitkan dan operasi komersial KCJB dapat segera dilakukan," ucap Menhub melalui keterangan resminya di Jakarta, Minggu (1/10/2023).Menhub menjelaskan operasional KCJB akan dilakukan secara bertahap untuk terus dilakukan evaluasi sampai dengan skenario ultimate hingga 68 perjalanan per hari.Selain itu, untuk mempermudah penumpang untuk mencapai Kota Bandung, telah disiapkan juga KA feeder dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung."Operasional secara bertahap ini dilakukan untuk memberi ruang kepada operator agar dapat menyesuaikan diri dan memaksimalkan pelayanan," ujarnya.Lebih lanjut, kata Menhub, akan diterapkan tarif promo pada awal operasional KCJB untuk menarik minat masyarakat.Ia pun mengharapkan setelah dikeluarkannya izin operasi tersebut, pihak KCIC selaku operator dapat menyiapkan operasi komersial yang akan segera diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Semoga KCJB dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa," ucap Menhub.Sebelumnya, Menhub juga telah menyampaikan bahwa KJCB kini memiliki identitas jenama atau merek, yaitu Whoosh setelah melalui sayembara yang dilakukan oleh tim penilai.Adapun filosofi Whoosh berasal dari suara lesatan kereta cepat yang awam diucapkan, baik oleh masyarakat Indonesia maupun internasional. Nama tersebut dinilai juga sesuai dengan penggambaran kereta cepat yang saat ini menjadi yang tercepat di Asia Tenggara.Selain itu, Whoosh juga merupakan singkatan dari "Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal" yang menjadi identitas kereta cepat.KCJB merupakan layanan KA cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang akan beroperasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam.KCJB memiliki jalur sepanjang 142,3 km dengan 13 terowongan dan akan melayani empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.Untuk meningkatkan konektivitas, KCJB juga akan terkoneksi dengan LRT Jabodebek, KA feeder, Commuter Line Bandung Raya, bus rapid transit, shuttle, dan taksi.&nbsp;

 Sangat Mepet, Menhub Keluarkan Surat Izin Operasi Kereta Cepat Whoosh

inilah REVIEW

Singgasana PSI dan Kaesang: Juragan Pisang untuk “Republik Pisang”

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Al Anwar dan Ma'hadu 'Ulum Asy-Syar'Iyyah di Rembang, Jawa Tengah, Minggu (1/10/2023). Kedatangan tersebut merupakan kali kedua setelah 2013 lalu, dan Anies mendapat sambutan hangat dari para putra Mbah Maimun, yakni KH Najih Maimun, KH Idror Maimun, dan KH Abdur Rouf Maimun.“Kami kembali ke Sarang ini untuk silaturahmi dengan KH Muhammad Najih Maimun, KH Idror Maimun, KH Abdur Rouf Maimun dan para ulama lainnya. Kami bersyukur bisa berjumpa dengan keluarga dan bertemu dengan para santri di sini,” ujar AniesAnies juga menjelaskan kedatangan untuk memohon doa restu, wejangan serta nasihat dari para alim ulama. Apalagi kini dirinya tengah mendapat amanah besar sebagai bacapres dari Partai NasDem, PKS, dan PKB.“Kami datang untuk mohon doa, nasihat untuk amanah besar yang sedang kami emban. Insya Allah ini jadi bekal untuk perjalanan kami ke depan,” tutur Anies.Selain itu, para kiai di Pesantren Al Anwar juga menitipkan pesan khusus untuk Anies agar senantiasa ingat keoada Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW.“Kami dipesankan untuk selalu dekat pada Allah SWT, jangan lewatkan zikirnya, jangan lewatkan istighfarnya, jangan lewatkan selawatnya, itu yang dipesankan oleh beliau,” ungkap Anies.Selain mendapatkan wejangan, Anies juga diberikan sebuah tongkat komando oleh Gus Najih. Tongkat tersebut merupakan tongkat yang kerap dibawa Kiai Najih.Mantan Gubernur DKI itu juga berkesempatan untuk memasuki kamar ulama besar Indonesia KH Maimun Zubair. Kesempatan tersebut tak dilewatkan Anies untuk berdoa kepada Allah SWT.“Tadi diberikan juga tongkat dari Kiai Najih Maimun. Beliau dapat tongkatnya saat ziarah di Sunan Gunung Jati, tongkat itu selalu dibawa oleh beliau saat bepergian dan kini diserahkan ke kami. Tentu ini jadi amanah bagi kami dan akan dijaga baik-baik,” ujar Anies.

Kunjungi Kiai Najih Maimun di Rembang, Anies Diberi Tongkat Komando

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengunjungi Desa Tanjung Banon yang terletak di bagian selatan Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (29/9/2023) untuk memberikan kepastian terkait pergeseran pembangunan perumahan warga terdampak proyek Rempang Eco City.“Arahan Presiden yang pertama tentu untuk kepentingan rakyat dan adil bagi rakyat. Dan kedua agar masyarakat di sini nanti juga memperoleh sertifikat hak milik, terutama di daerah sini yang saat ini tinggal di sini juga nanti akan diberikan haknya,” kata Menko Airlangga melalui keterangan resmi Kantornya di Jakarta, Sabtu (30/9/2023).Menko Airlangga juga menyampaikan harapan agar pembangunan perumahan serta infrastruktur termasuk air dan listrik dapat segera dilakukan. Pembangunan tersebut juga akan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terkait mata pencaharian sehari-hari bagi masyarakat yang terutama menjadi nelayan dan petani ladang.“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan jaminan, bahwa Pemerintah akan menjamin apa yang kemarin sudah dijanjikan, akan direalisasikan,” ujar Menko Airlangga yang bertanggungjawab terhadap realisasi Proyek Strategis Nasional atau PSN ini.Sebentar Lagi Lengser Sementara seorang warga Sembulang Cate saat ditemui inilah.com menyangsikan janji pemerintah akan memperhatikan warga kampung tua. Apalagi mereka mau berakhir masa jabatannya, sehingga tidak ada jaminan. Janji sekarang akan tetap direalisasikan meski sudah ganti pemerintahan yang baru."Pak Rudi Kepala BP Batam, bentar lagi habis masa jabatannya. Bagaimana nasib kami, siapa yang memperjuangkan nanti. Menteri-menteri yang datang ke sini, sebentar lagi juga turun. Nah, siapa yang bantu kami nagih janji rumah, tanah dan dana kompensasi dijanjikan sekarang," jelasnya, yang enggan disebut namanya ini.Nelayan ini pun mengungkapkan dilemanya yang dihadapi warga kampung tua. Kepada para tetua kampungnya, sebagian warga sudah tidak sejalan karena menyatakan persetujuannya saat Menteri Bahlil berkunjung. Sedangkan kepada para pejabat pemerintah, mereka akan segera berakhir masa pemerintahannya."Kami binggung tak ada yang dipercaya untuk memperjuangkan nasib kami kelak bila pemerintahan telah berganti," jelasnya.Adapun Menko Airlangga menuturkan lebih lanjut, jika kunjungannya ke Kampung Tanjung Banon juga untuk melihat secara langsung, kesiapan dan daya dukung perluasan wilayah lokasi yang diusulkan bagi masyarakat yang terdampak dalam pengembangan Kawasan Rempang Eco City. Tujuannya untuk dikembangkan dengan infrastruktur yang lebih baik.Ia menjelaskan melalui beberapa rapat yang telah dilakukan, pemerintah berencana akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk semakin memperkuat jaminan yang dijanjikan pemerintah.“Saya mendengar bahwa seluruh masyarakat bertanya kepastian. Dan saya jamin, kami sudah rapat dan sudah melapor ke Presiden. Kami akan siapkan Perpres, disiapkan Peraturan Presiden, sehingga ini akan aman dan berkelanjutan,” jelasnya.Dalam kunjungannya, Menko Airlangga bertemu masyarakat beserta tokoh adat dan tokoh agama di Masjid Al Ikhsan Tanjung Banon. Dalam dialog tersebut, tokoh masyarakat Tanjung Banon Gerisman Ahmad berharap pembangunan di Pulau Rempang dilanjutkan dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat melayu.“Tentang ada pembangunan di Pulau Rempang, pada intinya seluruh kami sangat mendukung dengan pembangunan di Pulau Rempang, apakah itu dilakukan oleh Pemerintah, BUMN maupun swasta. Apalagi sudah menjadi Proyek Strategis Nasional. Di sisi lain juga, saya berharap ke Menteri sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, marwah kami orang melayu juga diperhatikan,” ujar Gerisman Ahmad.

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

Pisang, "Buah Surga" Pengentas Kemiskinan dan Penjaga Kedaulatan Pangan di Sulsel

Dapat KWP Award 2023, Sufmi Dasco: Penghargaan Ini Dorongan untuk DPR Lebih Baik

Bea Cukai Malili dan BPOM Palopo Bantu Polres Luwu Utara Bongkar Peredaran Obat Terlarang

Menuju Masa Depan! Bank Mandiri Orbitkan Kontribusi untuk Negeri di HUT Ke-25

Satroni Gudang Rokok Polos, Bea Cukai Banyuwangi Terapkan Ultimum Remidium

Bea Cukai dan BNNP Bali Musnahkan Barang Bukti Narkotika

Berapa Idealnya Harga Gabah Secara Nasional?

Sangat Mepet, Menhub Keluarkan Surat Izin Operasi Kereta Cepat Whoosh

Singgasana PSI dan Kaesang: Juragan Pisang untuk “Republik Pisang”

Kunjungi Kiai Najih Maimun di Rembang, Anies Diberi Tongkat Komando

Di Ujung Pemerintahan, Warga Ragukan Janji Kompensasi Proyek Rempang Eco City?

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA